Menghapus Mental Pengemis

Menghapus Mental Pengemis 

Oleh Endih Herawandih

Seringkali kita mendengar dan melihat kesalahan alokasi pemberian bantuan atau sering disebut dengan istilah "Bantuan Salah Sasaran". Kejadian ini biasanya berhubungan dengan bantuan yang berasal dari program pemerintah, LSM, Donor luar negeri atau proyek yang dibiayai dana yang bersumber dari CSR perusahaan swasta atupun BUMN.

Dalih pemberdayaan masyarakat adalah judul utama yang paling disukai oleh siapapun. Selain memberikan keuntungan besar bagi pelaksana, juga memberikan kemudahan dalam impelemntasinya. Akhirnya pelaksana terjebak pada program murahan yang umumnya menghasilkan dilemma di masyarakat.

Para praktisi pemberdayaan banyak yang terjebak dalam dilemma ini. Pada satu sisi mereka bertujuan memberdayakan masyarakat, di sisi lain mereka juga harus memuaskan maksud dan tujuan pemberi dana. Ragam maksud dan tujuan inilah yang selalu menjadi pembatas karena banyak terjadi bahwa yang tertulis dalam kerangka acuan kerja berbeda dengan implementasi di lapangan. Akibatnya praktisi tersebut harus bekerja keras "menyesuaikan" berbagai aspek yang termaktub dalam indikator dan parameter yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Jebakan itu akhirnya membawa praktisi pelaksana pemberdayaan untuk patuh pada apa yang diinginkan oleh pemberi dana, bukan pada maksud dan tujuan pemberdayaan yang tersurat dalam kerangka acuan kerja ataupun rencana pelaksanaan pemberdayaan. Kondisi demikian terjadi karena walaupun bagaimana harus diakui, bahwa praktisi pemberdayaan juga manusia, yang punya keluarga dan harus diberi makan. Kalau tidak patuh pada pemberi dana, maka mereka tidak dibayar.

Akibat dari kontradiksi antara tujuan eksplisit dan tujuan emplisit, maka terjadi kebimbangan pada diri pelaksana. Mereka harus mengambil keputusan antara idealisme pelaksanaan pemberdayaan dengan keinginan para pemberi dana. Tentu saja harus diingat bahwa pemberi dana tidak semata-mata memberikan dananya untuk pemberdayaan dengan percuma. Pasti ada maksud yang tersembunyi (implisit) dari pemberian tersebut. Tidak terkecuali bantuan yang diberikan melalui proyek pemerintah. Minimal ada tujuan politis, yang lagi-lagi biasanya disembunyikan melalui pesan terbungkus idealisme.

Kebimbangan dan keraguan yang timbul akibat ketidakjelasan tersebut, memaksa para pelaksana untuk membiasakan diri dengan pesan tersembunyi dibalik pemberian bantuan. Mereka harus belajar banyak agar menjadi terbiasa untuk memanipulasi keadaan. Manipulasi keadaan inilah yang menjadi cikal bakal kegagalan pelaksanaan program pemberdayaan yang banyak terjadi di negeri kita. Karena sulit untuk mengambil keputusan, akhirnya pelaksanaan program pemberdayaan tersebut melenceng jauh dari idealisme falsafah pemberdayaan.

Akibat adanya kesalahan dan manipulasi keadaan, maka terjadilah manipulasi pada semua aspek pelaksanaan. Jangankan untuk melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, untuk mencapai sasaran kuantitas-pun menjadi sulit. Daripada sulit-sulit pelaksana tercebur dalam kebiasaan buruk, yaitu mengubah program pemberdayaan menjadi bantuan instan kepada masarakat penerima sasaran. Dari sinilah mulai tumbuhnya benih-benih calon pengemis.

Setelah berkali-kali memperoleh bantuan instan, baik dalam bentuk dana, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, ekonomi atau apapun, maka benih tersebut akan tumbuh menjadi kebiasaan buruk. Kebiasaan buruh yang sekarang kita rasakan adalah tumbuhnya mental pengemis pada masayarakat penerima manfaat program pemberdayaan. Karena terbuai dengan bantuan, maka masyarakat tersebut bukannya menjadi berdaya, tetapi lebih senang menunggu bantuan. Akibat langsung yang paling banya dirasakan adalah hilangnya kepedulian untuk membangun bersama atau bekerja bersama. Gotong royong sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, semakin terkikis dengan adanya proyek-proyek semacam ini.